Jika tenaga security diatas ingin menuntut haknya di Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan manakah yang berwenang memeriksa gugatannya? Jelaskan beserta dasar hukumnya dan uraikan persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk mendaftar gugatan di Pengadilan!​

Jika tenaga keamanan ingin menuntut haknya di Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang untuk memeriksa gugatannya adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat di wilayah tempat tenaga keamanan bekerja.

Dasar hukum untuk ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHKI) yang menyebutkan bahwa "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan yang timbul antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh atau antar serikat pekerja/buruh yang berkaitan dengan hubungan kerja, ketenagakerjaan, dan/atau pengupahan."

Untuk mendaftarkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, tenaga keamanan harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, antara lain:

1. Mengajukan surat gugatan ke Sekretariat PHI setempat sesuai dengan wilayah tempat kerja tenaga keamanan.
2. Surat gugatan tersebut harus memuat identitas lengkap tenaga keamanan dan pengusaha tempat tenaga keamanan bekerja, serta kronologi atau uraian singkat tentang perselisihan hubungan industrial yang terjadi.
3. Melampirkan bukti-bukti yang relevan, seperti perjanjian kerja, surat peringatan, bukti upah, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan perselisihan hubungan industrial yang terjadi.
4. Melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran gugatan.

Setelah memenuhi persyaratan administratif tersebut, tenaga keamanan akan menerima pemberitahuan sidang dari PHI setempat dan proses peradilan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.