Kedua sistem tersebut menawarkan metode yang berbeda untuk meregulasi suatu pemerintahan. Sistem parlementer lebih didasarkan pada kesetaraan legislatif, dan presidensial menekankan kekuasaan eksekutif. Sistem parlementer memungkinkan anggota dewan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi negara dan mengambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Sedangkan, sistem presidensial menekankan bahwa kekuasaan berasal dari satu orang eksekutif, yaitu presiden, yang harus membuat keputusan kebijakan. Tergantung pada situasi tertentu, salah satu sistem atau sistem lain mungkin lebih cocok.