Jawaban:

Aktor-aktor pelaksana kebijakan penanggulangan bencana adalah individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Beberapa aktor pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diantaranya adalah:

1 .Pemerintah: Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena merupakan aktor yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi tingkat pusat dan daerah, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): BNPB merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dan menangani bencana di Indonesia. BNPB memiliki tugas dan fungsi untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan penanggulangan bencana, serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

3. Dinas Penanggulangan Bencana: Dinas penanggulangan bencana merupakan salah satu instansi di tingkat daerah yang bertugas untuk mengelola dan menangani bencana di wilayahnya. Dinas penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan BNPB, namun hanya berlaku di tingkat daerah.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani bencana. LSM dapat berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, serta membantu dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.

5. Masyarakat: Masyarakat merupakan aktor yang terdampak langsung oleh bencana, dan juga memiliki peran yang penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan informasi tentang kejadian bencana, serta membantu dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.

Berdasarkan teori aktor-aktor pelaksana kebijakan, aktor-aktor pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, diantaranya:

1. Aktor Formal: Aktor formal adalah aktor yang memiliki kewenangan resmi dan formal dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, seperti pemerintah, BNPB, dan dinas penanggulangan bencana.

2. Aktor Informal: Aktor informal adalah aktor yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, namun memiliki peran yang penting dalam proses tersebut, seperti LSM dan masyarakat.

3. Aktor Koalisi: Aktor koalisi adalah aktor yang terdiri dari beberapa aktor formal dan informal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan bencana. Koalisi ini dapat terdiri dari beberapa organisasi, lembaga, atau individu yang memiliki minat yang sama dalam penanggulangan bencana.