Jawaban:

Contoh 1

(Tesis) Transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang.

(Argumentasi) Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobser. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Rupanya kecurigaan publik terbukti. Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ekspor benih lobster pada 25 November 2020.

(Reintegrasi) Melalui kasus ini, transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat.

Contoh 2

(Tesis) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) seharusnya meningkatkan performa akses internet di Indonesia. Akses internet cepat menunjang banyak sektor, baik dari pendidikan, teknologi, ekonomi, dan sosial.

(Argumentasi) Pada 2014, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring malah berkelakar dengan mengatakan “internet cepat buat apa?”. Padahal banyak sektor yang kerja-kerjanya bergantung pada akses internet yang lancar. Wilayah yang jauh dari kota besar kesulitan mendapat akses internet cepat. Bahkan di Papua sempat terjadi pemutusan akses internet oleh pemerintah Indonesia. Akses internet adalah hak publik yang menjadi tanggung jawab negara, lebih tepatnya Kominfo.

(Reintegrasi) Seharusnya Menteri Kominfo peka terhadap kebutuhan publik. Akses internet lancar dibutuhkan publik untuk menunjang berbagai sektor.