Jawaban:

Sebutkan Pengaturan gender dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konvensi Internasional: , meski didalamnya

sudah digambarkan dalam bentuk contoh Matrik Pengintegrasian Prinsip

Kesetaraan Gender dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Adapun indikatornya,

didasarkan pada hal-hal terkait urusan wajib, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penyerahan Urusan Pusat

ke Daerah. Disadari bahwa hal itu tetaplah penting, namun mengingat indikator

utamanya juga penting untuk diketengahkan, yakni, adanya akses, partisipasi,

kontrol dan manfaat yang dapat dinikmati secara adil sebagai dampak dari

ketentuan peraturan perundang-undangan yang responsif gender, maka hal itu

perlu diberikan uraian penjelasannya.