Omnibus Law alias UU Cipta Kerja disahkan DPR saat konflik lahan antara masyarakat adat melawan pemerintah dan perusahaan masih berlangsung di berbagai daerah. Di Papua dan Papua Barat, misalnya, setidaknya dua kelompok adat masih terus menolak ekspansi perusahaan kelapa sawit ke tanah ulayat mereka. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengklaim Omnibus Law ini tak akan menyingkirkan beragam hak masyarakat terkait hutan. Namun pegiat lingkungan yakin, Omnibus Law tidak cuma akan berdampak buruk pada pemilik tanah ulayat, tapi juga menggenjot deforestasi, terutama di Papua, yang dianggap sebagai hutan terakhir Indonesia. Forest Watch Indonesia (FWI), lembaga pemantau lingkungan berbasis di Jakarta, menyebut laju deforestasi atau penebangan hutan di Papua semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FWI menyebut laju deforestasi secara nasional terus menurun dari rata-rata satu juta hektar menjadi 400 ribu hektare per tahun. Namun di Papua, menurut kajian FWI, deforestasi mencapai lebih dari satu juta hektare setiap tahun sejak 2017. Luasnya area pemanfaatan hutan di Papua mereka anggap sebagai pangkal laju deforestasi itu. Menurut Franky dari Yayasan Pusaka, deforestasi itu bukan cuma perihal lingkungan, tapi juga manusia yang hidup di dalamnya. Potensi negatif itu disebutnya muncul karena omnibus law melihat hutan hanya dalam sudut pandang ekonomi.​