Implementasi trias politica terhadap gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 adalah bahwa Negara sudah melakukan penerapannya dengan benar. Hal tersebut karena gugatan hasil Pemilu diberikan kepada MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai Lembaga Yudikatif yang berperan untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara dalam hal ini gugatan sengketa hasil pemilu.

Pembahasan

Istilah trias politika berasal dari bahasa Yunani, yakni tri yang berarti tiga, as yang berarti poros atau pusat, dan politica yang artinya kekuasaan. Pengertian dari trias politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu:

• Legislatif berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda) yang pengesahannya dilakukan bersama dengan Presiden atau Kepala Daerah. Lembaga ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan tingkatannya masing-masing.
• Eksekutif berfungsi menjalankan Undang-Undang yang mendapat persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengan Presiden. Lembaga ini meliputi Presiden, Wakil Presiden, para Menteri departemen dan nondepartemen, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, dan Lurah / Kepala Desa.
• Yudikatif berfungsi mengadili penerapan Undang-Undang. Lembaga ini meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Trias politika memberikan konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan. Hal itu bertujuan dan berharap agar setiap badan pemerintah dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain. Hal ini dikarenakan agar setiap lembaga saling membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga yang berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang trias politika, pada: yomemimo.com/tugas/13680707

#BelajarBersamaBrainly