Apabila Indonesia kurang menerapkan kebijakan berbasis bukti dengan baik, maka pendekatan yang mungkin digunakan dalam proses kebijakan publik di Indonesia adalah pendekatan kebijakan berbasis opini (opinion based policy). Pendekatan ini didasarkan pada opini atau pandangan seseorang atau sekelompok orang, bukan pada bukti ilmiah yang terpercaya.

Kebijakan berbasis opini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya:

1. Kurangnya akses terhadap informasi ilmiah: Jika tidak ada akses terhadap informasi ilmiah yang terpercaya, maka kebijakan yang diambil bisa jadi didasarkan hanya pada opini atau asumsi seseorang atau sekelompok orang.
   
   
2. Kurangnya sumber daya: Jika tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka kebijakan yang diambil bisa jadi didasarkan hanya pada opini atau asumsi seseorang atau sekelompok orang, tanpa melakukan riset terlebih dahulu.
   
   
3. Kurangnya transparansi: Jika proses pengambilan kebijakan tidak transparan, maka kebijakan yang diambil bisa jadi didasarkan hanya pada opini atau asumsi seseorang atau sekelompok orang, tanpa melibatkan masyarakat atau pihak lain yang terkait.

Pendekatan kebijakan berbasis opini dapat menyebabkan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan berbasis bukti dengan baik agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.