Jawaban:

No 1

Instrumen hukum dalam hukum administrasi negara merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Instrumen hukum tersebut antara lain berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan keputusan gubernur.

Dalam kasus di atas yang berkaitan dengan ketersediaan alat peraga pelajaran untuk mata pelajaran IPS tentang tertib lalu lintas, instrumen hukum yang relevan adalah undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk alat peraga yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran.

Selain itu, peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan juga dapat menjadi instrumen hukum yang relevan. Peraturan ini memuat ketentuan tentang kewajiban pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta memberikan arahan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pendidikan.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus kekurangan alat peraga pelajaran IPS tentang tertib lalu lintas dapat diatasi dengan mengacu pada instrumen hukum yang ada, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah seperti pengadaan alat peraga yang dibutuhkan atau mencari alternatif lain untuk memfasilitasi proses pembelajaran.

No.2

Salah satu asas dalam penyusunan perundang-undangan adalah asas kepastian hukum. Asas ini menekankan pentingnya sebuah peraturan yang jelas dan pasti sehingga masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan hukum yang berlaku dan dapat menghindari pelanggaran.

Dalam kasus di atas, terdapat permasalahan dalam implementasi peraturan terkait penggunaan helm di jalan tol. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum cukup jelas dan pasti sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan kualitas peraturan dan keterbukaan informasi terkait penerapan peraturan tersebut agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan yang berlaku.

Dengan adanya asas kepastian hukum, diharapkan peraturan yang dibuat dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga, asas ini menjadi penting untuk dipegang dan diterapkan dalam penyusunan perundang-undangan.