Jawaban:

Dalam Konstitusi NKRI Pasal 3 sudah sangat jelas dikatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” ( Rechtstaat ) dan bukan negara kekuasaan (Machstaat).. sehingga seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. tidak bisa langsung dihukum, tanpa melalui proses hukum.

Sehingga ada mekanisme tahapan dalam Menangani dugaan tindak pidana ( baik pidana umum maupun pidana khusus), keduanya tentu harus di proses sesuai hukum yang berlaku (Due Process Of Law). Dari mulai Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah melalui putusan pengadilan