1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:

• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
• Menegakan hukum, dan
• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

• Melakukan penuntutan
• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
• Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
• Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Tugas hakim tercantum dalam UUD 1945,

Contohnya pasal 2 ayat 1: "Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya."

Wewenang hakim tentunya juga tertulis dalam UUD 1945.

Contoh pasal 159 ayat 4: "Hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan."

4. Tugas dan wewenang advokat yaitu

Membantu klien dalam menghadapi persidangan serta memberikan pengetahuan mengenai proses persidangan di Pengadilan yang akan ia lakukan, atau mewakili secara keseluruhan dalam persidangan.

5. Tugas KPK

• Pengkoordinasian dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Wewenang KPK

• Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Meminta informasi mengenaikegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
• Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Semoga membantu