Sejarah Undang-Undang Agraria 1870

Sejarah Undang-Undang Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet) terkait dampak pelaksanaan tanam paksa (cultuurstelsel).

Undang-Undang Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet) diberlakukan oleh Engelbertus de Waal selaku Menteri Jajahan di Hindia Belanda (Indonesia). Sejarah penerapan undang-undang ini terkait dampak pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) sejak 1830 yang menuai protes.

Agrarische Wet berisi tentang hukum administrasi tanah dan dijadikan landasan untuk mengeluarkan aturan-aturan pembagian atas penguasaan tanah oleh pemerintah, masyarakat pribumi maupun nonpribumi.

Pemberlakuan kebijakan ini pada dasarnya sebagai bentuk perlindungan atas kepemilikan tanah masyarakat pribumi. Orang pribumi dilindungi haknya atas kepemilikan tanah dan dibebaskan dalam penggunaannya. Adanya UU Agraria 1870 ini menjadi awal dari liberalisasi ekonomi masyarakat di Hindia Belanda.

Latar Belakang Sejarah

Diberlakukannya UU Agraria 1870 tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang sebelumnya berlaku di Hindia Belanda (Indonesia), yaitu sistem tanam paksa atau cultuurstelsel. Tanam paksa pada dasarnya diberlakukan untuk dapat meningkatkan produksi tanaman ekspor dan pemberdayaan petani.

Namun, hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih memberikan kesejahteraan, rakyat justru semakin sengsara. Oleh karena itu, tanam paksa pun ditentang tokoh-tokoh intelektual Belanda, seperti Eduard Douwes Dekker, Baron van Hoevell, Fransen van de Putten, dan lainnya.

Widatul Luthfiyah dalam Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab di Ampel Surabaya pada Tahun 1870-1930 M (2018) menyebutkan, penyelewengan tanam paksa dengan membuat kaum liberal Eropa, baik yang berada di Jawa maupun di Belanda, tidak suka terhadap personalisme, favoritisme, dan otokrasi sistem kolonial di Jawa.