jawaban:

Pendidikan menempati posisi yang amat strategis dalam pembangunan bangsa, terutama pada jangka panjang. Karena demikian pentingnya pendidikan, hingga ayat al-Qur’an yang pertama kali diturunkan Allah, yaitu surat al-‘Alaq ayat 1 sampai dengan 5 adalah berkenaan dengan pendidikan. Arti lima ayat tersebut selengkapnya: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu muliakanlah. Dia telah mengajarkan manusia dengan pena.” Lima ayat surat al-Alaq ini telah menetapkan lima unsur pokok pendidikan. Yaitu (1)Unsur Ideologi pendidikan yang bercorak humanisme teo-centred, sebagaimana dipahami dari ayat “iqra bismi rabika al-ladzi khalaq.”Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan; (2)Unsur metode dan pendekatan dalam proses pembelajaran yang berbasis pada aktivitas siswa (student centred) sebagaimana terdapat dalam kalimat iqra’:bacalah yang diulang sebanyak dua kali; (3)Unsur kurikulum pendidikan yang bersifat terbuka dan virtual, yaitu segala sesuatu yang belum diketahui sebagaimana, terdapat dalam ayat: ‘allama al-insaan maa lam ya’lam’:mengajarkan manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya; (4)Unsur tenaga pendidik, yang dalam hal ini Allah SWT, sebagaimana terlihat pada ayat “allama al-Insaan”:Dia telah mengajarkan manusia, dan (5)Unsur teknologi pendidikan, yang direpresentasikan dengan kosakata “al-qalam”, sebagaimana terdapat dalam ayat: “allama bi al-qalam.: Mengajarkan manusia dengan pena.[1]

Sejalan dengan itu, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya lahir pula Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Islam yang mengatur seluruh komponen pendidikan:visi, misi, tujuan, kurikulum, mutu lulusan, proses belajar mengajar, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan evaluasi. Untuk melaksanakan sistem pendidikan ini, maka lahirlah pula berbagai peraturan perundangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan sebagainya.

Di dalam berbagai peraturan perundangan tersebut disebutkan tentang adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang bersifat formal yang diangkat oleh pemerintah, tapi juga ada tenaga pendidik dan kependidikan yang diangkat oleh masyarakat, melalui Yayasan Pendidikan yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Namun demikian, pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan yang hingga saat ini belum terpecahkan. Masalah pendidikan tersebut, antara lain berkenaandengan mutu yang masih rendah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mencukupi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta penyebarannya yang belum merata, pengelolaan pendidikan yang masih belum profesional dan memuaskan pelanggan, pembiayaan pendidikan yang masih merata dan belum mencukupi, pemerataan pendidikan bagi seluruh seluruh masyarakat, relevansi lulusan pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, serta moral dan karakter peserta didik yang cenderung merosot.

Berkenaan dengan problema pendidikan tersebut, para pemuda, sebagai komponen bangsa terbesar dapat ikut serta mengatasinya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Tulisan ini lebih lanjut akan mengemukakan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh para pemuda dalam ikut serta mengatasi problema pendidikan tersebut.