Dasar konstitusional sistem peradilan  Indonesia tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

• Ayat 1 Keadilan adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
• Ayat 2 Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh  Mahkamah Agung dan lembaga peradilan  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,  peradilan agama,  peradilan militer, peradilan negara, dan peradilan tata negara.
• Ayat 3: Lembaga lain yang misinya berkaitan dengan keadilan diatur dengan undang-undang.

Pembahasan:

Sistem peradilan Indonesia adalah kekuasaan kehakiman, yaitu bagian dari  kekuasaan kehakiman, dan berwenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran  peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pengadilan Kasasi dan kasasi serta memajukan dan mengawasi badan-badan peradilan seperti pengadilan negeri (yang mengadili perkara pidana dan perdata), pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.

Mahkamah Konstitusi  berwenang memutus sengketa penafsiran undang-undang (judicial review), sengketa pemilihan umum, dan  apakah Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan tindak pidana yang mirip dengan usulan DPR. ..

Peradilan ini berdasarkan Pasal 24 UUD 1945. Konstitusi ini kemudian diperjelas dengan undang-undang. Dengan kata lain, itu adalah UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

1. Tahun 2004 UU No. 5 mengubah UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang materi konstitusional indonesia: yomemimo.com/tugas/22061676

#BelajarBersamaBrainly #SPJ4