Fungsi peraturan daerah provinsi adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat provinsi dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara fungsi keputusan gubernur yang bersifat pengaturan (regeling) adalah untuk menye lenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam perda provinsi atau atas kuasa peraturan perundang-un dangan lain, sesuai dengan lingkup kewenangan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif (wakil pemerintah pusat).​