• Upaya pererintah merasionalisasi pajak daerah dilakukan melalui Omnibus Law. Hal  tersebut dilakukan karea pemerintah daerah (pemda) salama ini cenderung melakukan pemaksimalan tarif pajak daerah.
• Dalam Rancangan Omnibus Law pada tahun 2020 lalu pemerintah pusat mengajukan dua kewenangan baru yaitu mengenai penentuan tarif atas pajak daerah dan pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah menghambat kemudahan usaha.

Pembahasan:

1. Mengenai kewenangan pertama, yaitu penentuan tarif atas pajak daerah secara nasional. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menentukan tarif pajak tertentu yang berbeda dari tarif pajak daerah yang sudah ada. Penentuan tarid dilakukan melalui peraturan presiden dan dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan tarif baru dalam waktu tiga bulan setelah penetapan perpres.
2. Mengenai kewenangan kedua, yaitu terkait evaluasi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap racangan perda pajak daerah dan perda serta aturan pekaksaan pajak yang sudah ada dan dietetapkan.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan yomemimo.com/tugas/4059054

#BelajarBersamaBrainly #SPJ4