Jawaban:

1) Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi sekaligus sumber hukum tertulis yang tertinggi. ini berarti bahwa di Indonesia semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber, sesuai dan cocok, serta tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

2) Ketetapan MPR, setelah amandemen UUD negara republik Indonesia tahun 1945, MPR yang sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga² negara lainnya.

3) UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA PRESIDEN. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, PENGUJIANNYA DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang. peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki ketentuan sebagai berikut.

a) Perppu dibuat oleh presiden saja tanpa adanya keterlibatan DPR.

b) Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan.

c) DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.

d) jika ditolak DPR, Perppu tersebut harus dicabut.

4) Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

5) Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

6) Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur). Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

7) Peraturan daerah kabupaten/kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (bupati/wali kota).

Penjelasan:

Semoga membantu :>