Jawaban:

Proses perumusan dan pengesahan UUD 1945 adalah melalui badan-badan yang dibentuk dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI dan PPKI.

Penjelasan:

Perumusan UUD 1945 dan pengesahannya melalui dua badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perumusan UUD 1945 dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). BPUPKI tidak hanya menyiapkan segala hal untuk mempersiapkan kemerdekaan dan juga mempersiapkan naskah yang akan digunakan sebagai dasar negara yaitu UUD.

Naskah UUD 1945 pertama kali disiapkan pada sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI kedua tersebut juga dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Dari Panitia Hukum Dasar tersebut kemudian dibentuk Panitia Kecil dengan Soepomo sebagai ketuanya yang ditugaskan untuk merancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil juga berhasil beberapa hal dan ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara, negara kesatuan, MPR, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 15 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pada tanggal 16 Juli 1945 seluruh anggota BPUPKI dengan suara bulat menerima naskah UUD dalam sidang BPUPKI.

Jika perumusan dilakukan oleh BPUPKI, pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pengesahan UUD 1945 dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI beragendakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan Undang-Undang Dasar. PPKI masih diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai pemimpin sidang PPKI untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar yaitu tepatnya pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa hal yaitu:

1. pengesahan UUD 1945
2. penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
3. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat