Jawaban:

Untuk kepentingan pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi fakir

miskin, Menteri dapat mengusahakan pengumpulan dana

kesejahteraaan sosial bagi fakir miskin yang berasal dari masyarakat

dan dana-dana kesejahteraan sosial lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tatacara pengumpulan dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin

yang berada pada dan berasal dari masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(3) Penerimaan dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang berasal

dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan

secara tertulis kepada Menteri Keuangan.

(4) Tatacara penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diatur oleh Menteri