Ada sebagian masyarakat yang belum memahami makna kedudukan dan fungsi UU yang ada di Indonesia. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan masalah ketika harus membuat keputusan tentang masalah penting yang dihadapi negara. Butuhnya pendidikan lebih lanjut tentang UU dan perannya dalam masyarakat Indonesia agar setiap orang akan dapat membuat keputusan berdasarkan UU tentang masa depan negara.

Pembahasan

Terjadi tren global kedudukan hukum pembukaan konstitusi, tidak hanya sekedar simbolis pembuka: berisikan sejarah, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan, Tuhan, tujuan negara maupun identitas nasional; melainkan berkembang menjadi interpretatif dan subtantantif sebagai dasar pengujian maupun penerapan hukum. Pembukaan konstitusi juga memiliki fungsi sosial sebagai alat pemersatu, namun terkadang juga dapat menjadi alat pemecah. Kedua, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum tidak hanya seremonial, melainkan intepretatif dan subtantif dalam pengujian norma di MK dan MA, serta berbagai kebijakan yang harus merujuk Pembukaan lebih khusus Pancasila.

Seringnya penggunaan Pancasila secara berdiri sendiri, membuat Pembukaan UUD 1945 acap kali memiliki makna simbolis semata sebagai tempat Pancasila berada. Dari segi fungsi sosial, Pembukaan UUD 1945 dapat menjadi alat pemersatu bangsa, khususnya Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Namun, penggunaan Pancasila secara berlebihan, dapat menimbulkan penindasan seperti pada Orde Baru. Disarankan, penggunaan Pancasila seharusnya dalam bingkai Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan, serta perlunya pembatasan kekuasaan secara wajar guna mencegah perpecahan.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang makna kedudukan dan fungsi undang-undang dasar negara republik indonesia pada yomemimo.com/tugas/12306364

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ4