Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang Kekuasaan Eksekutif. Hal tersebut tercantum pada Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945.  

Pembahasan

Kekuasaan Eksekutif adalah jenis kekuasaan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam menerapkan serta melaksanakan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan seperti presiden, wakil presiden dan para menteri. Dalam kedudukannya kekuasaan eksekutif juga diisi oleh diisi oleh  DPRD, Bupati, Camat, Lurah, Rw, dan Rt dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksaaan tugas Kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bersama sama, dan dalam waktu tiga puluh hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru menggantikan yang lama.

Pelajari lebih lanjut  

Pelahari lebih lanjut tentang pengertian kekuasaan eksekutif yomemimo.com/tugas/1709586

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ4