panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir Soekarno di jalan Pegangsaan timur nomor 36 Jakarta setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan telah mencapai suatu tujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar negara dapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. persetujuan panitia sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar oleh Ir Soekarno rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama mukadimah oleh Mr Muhammad Yamin dinamakan piagam Jakarta dan oleh Sukiman wirjosandjojo disebut ”Gentlemen's Agreement”. (empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tim penyusun).

setelah rapat yang cukup alot disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam perancangan mukadimah hukum dasar. naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945 adapun bunyi lengkap naskah mukadimah hukum dasar adalah sebagai berikut.

bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke kehidupan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan Indonesia yaitu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.