Janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat aindonesia dibuktikan dentan membentuk Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei 1945. Sampai 1 Juni 1945 sidang pertama ini bertujuan membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BPUPKI mengalami masa reses selama satu bulan lebih, sebelum dimulainya kasa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang mempunyai tugas untuk mengolah usul dan konsep pata anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pada 22 Juni 1945, panitia ini kembali bertemu untuk melaksanakan sidang yang membahas tentang rancangan 'pembukaan' undang-undang dasar 1945. Sidang ini menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarya Charter yang selanjutnya dimatangkan dalam sidang BPUPKI.

BPUPKI dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Isi piagam jakarta yang menjadi dasar negara kemudian menjadi perdebatan. Demi menjaga persatuan dan kesatuan, Mohammad Hatta menyampaikan usulan salam sidang pertama PPKI. Usulan tersebut diteeima sehingga kalimat pertama dalam piagam jakarta yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" kemudian diubah menjadi "ketuhanan yang maha esa".

Dalam sidang tersebut PPKI mengesahkan rumusan dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah Indonesia memproklamirkan kemederkaannya, yaitu pada 18 Agustus 1945.

Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir pancasila karena Ir. Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila pada sidang BPUPKI. Pancasila terdapat pada pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alinea ke-4.