1) mengusulkan pengangkatan hakim agung 2) menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim 4) memutus pembubaran partai politik 5) memutus perselisihan hasil pemilihan umum Berdasar data diatas yang merupakan tugas dan wewenang MK (Mahkamah Konstitusi) setelah diadakan perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor

Question

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung 2) menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim 4) memutus pembubaran partai politik 5) memutus perselisihan hasil pemilihan umum Berdasar data diatas yang merupakan tugas dan wewenang MK (Mahkamah Konstitusi) setelah diadakan perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor​

friskaameliaputri · Accepted Answer

Jawaban:UU nomor 8 tahun 2015Penjelasan:Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment). Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.

yomemimo.com

Kerjakan soal, tugas, & PR sekolah semakin mudah

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung 2) menguji undang-undang terhadap UUD

Jawaban dan Penjelasan

Kerjakan soal, tugas, & PR sekolah semakin mudah

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung 2) menguji undang-undang terhadap UUD

Jawaban dan Penjelasan

Video Tutorial Android dan Smartphone

Pertanyaan Lain Mata pelajaran PPKn