Jawaban:

Pendapat saya mengenai mengapa dalam UU No. 10 Tahun 2004, Ketetapan MPR tidak dicantumkan sebagai salah satu sumber hukum adalah karena Ketetapan MPR tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketetapan MPR hanyalah sebuah keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai lembaga tertinggi negara. Ketetapan MPR tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam hierarki sumber hukum, Ketetapan MPR tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Meskipun demikian, Ketetapan MPR masih dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam proses penyusunan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang lebih spesifik.