Jawaban:

Dalam hubungan antara DPR dan DPD, keduanya memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi. DPR RI memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang, sedangkan DPD RI memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Pertimbangan DPD harus diperhatikan oleh DPR sebelum mengesahkan undang-undang. Selain itu, DPD juga memiliki kewenangan untuk mengajukan hak angket terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah.