Jawaban dan Penjelasan:

31. Latin = constitutio/constituere = membentuk

Italia = Diritto Constitutionale = Undang-undang dasar

Belanda = Grondwet = menggambarkan ketatanegaraan suatu negara (kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur/memerintah negara)

sehingga:

1. Hukum dasar negara yang tertulis atau UUD  

2. keseluruhan ketentuan-ketentuan dasar negara (Yang menjadi dasar dibentuknya suatu negara dari mulai  sistem pemerintahan, pembentukan kebijakan, hingga sistem ketatanegaraan)

32. Landasan politik luar negeri Indonesia

a. Landasan Idiil

b. Landasan Konstitusional

c. Landasan operasional

33. Hukum dasar negara Indonesia

34. Kaidah-kaidah dasar peraturan bangsa Indonesia yang harus di taati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali khususnya para penyelenggara negara

35. PPKI (18 Agustus 1945)

36. Internasional

37. Bebas aktif

38. Keluarga :

- Menjaga nama baik keluarga

- Mengerjakan dan menjalankan peraturan dirumah

- Tolong menolong antar keluarga di rumah

Sekolah :

- Menjaga nama baik sekolah

- Disiplin dan menaati peraturan dan tatib sekolah

- Membuat suasana belajar yang aman dan tertib

Masyarakat :

- melaksanakan peraturan/norma yang berlaku

- menciptakan ketertinban dan kesejahteraan bersama

- mendukung program pembangunan pemerintah

Bangsa dan Negara :

- Membangakan/mengharumkan nama bangsa

- Menaati peraturan/UU yg berlaku

- Merperan aktif dalam kegiatan organisasi

39. Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

40. "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan" seperti pernyataan: menaati Tata tertib lalu lintas dengan menjadi pengemudi yang baik

Landasan Idiil, Konstusional dan Operasional

Landasan Idiil (Pancasila)

Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama memiliki pengertian bahwa bangsa Indonesia memandang manusia lainnya adalah sama-sama ciptaan Tuhan YME tanpa memandang perbedaan seperti ras, suku, dan agama.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia atau bangsa lain juga memiliki martabat yang sama dengan bangsa Indonesia sehingga dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Indonesia menolak dan menghindari segala bentuk penindasan atau penjajahan terhadap negara lain di mana sikap ini merupakan pencerminan dari sila ke-2.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Politik luar negeri Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di atas segalanya sehingga segala kebijakan akan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi.

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Kebijakan politik luar negeri Indonesia merupakan hasil dari musyawarah lembaga-lembaga yang ada dengan didasarkan pada aspirasi rakyat Indonesia yang merupakan perwujudan sila ke-4.

Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada keadilan yang menyeluruh dan tidak mementingkan salah satu negara yang merupakan pencerminan dari sila ke-5.

Landasan Konstusional (UUD 1945)

Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1,

"kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dan Indonesia akan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban dunia dan tidak mendukung segala bentuk penindasan."

UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1.

Presiden yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah memiliki hak untuk menentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan tidak bertentangan dengan tujuan negara dan landasan hukum negara Indonesia.

UUD 1945 Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3

Pemilihan duta dan konsul yang merupakan perwakilan Indonesia. UUD 1945 pasal 13 membuktikan bahwa Indonesia mengatur segala bentuk pelaksanaan politik luar negerinya dengan melalui pemilihan duta dan konsul sebagai wakil negara Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara lain.

Landasan Operasional

Landasan yang digunakan untuk mengatur tata cara pengambilan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990

Aturan yang berkaitan dengan kebijakan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perjanjian internasional.

Undang-Undang No 24 Tahun 2000

Perjanjian Internasional secara lebih mendetail.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Perencanaan pembangunan nasional yang pastinya akan berkaitan dengan kerja sama dengan negara lain.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010

Rencana pembangunan yang pastinya berkaitan dengan kebijakan poltik luar negeri Indonesia.

Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003danKeputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004

Landasan operasional bagi perwakilan-perwakilan Indonesia yang ditugaskan di luar negeri.

Semoga membantu