Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden apabila negara dalam hal ikhtiar kegentingan yang memaksa disebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu dibuat oleh Presiden untuk mengatur masalah-masalah yang dianggap darurat dan perlu ditangani dengan cepat, namun belum diatur dalam undang-undang. Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Setelah diterbitkan, Perppu harus segera disahkan oleh DPR dalam jangka waktu tertentu agar dapat berlaku secara permanen. Jika DPR menolak atau tidak menyetujui Perppu, maka Perppu tersebut dianggap tidak berlaku.