Jawaban:

Penjelasan:

Prinsip otonomi daerah memberikan hak kepada wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang dimilikinya. Setiap wilayah memiliki kekhasan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pemberian kewenangan yang luas memungkinkan mereka menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kondisi lokal.

Kewenangan yang dimiliki oleh wilayah meliputi penyusunan kebijakan, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pembangunan ekonomi. Wilayah dapat menentukan prioritas pembangunan, mengatur penggunaan sumber daya alam, dan mengembangkan program-program spesifik yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Mereka juga memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan, penggunaan anggaran, dan alokasi sumber daya ke berbagai sektor pembangunan.

Wilayah juga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengaturan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Mereka dapat menentukan kebijakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Dalam mengembangkan sektor ekonomi di wilayahnya, wilayah memiliki kewenangan dalam pengaturan investasi, pengembangan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi pariwisata. Mereka dapat menyesuaikan strategi pembangunan ekonomi dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Otonomi daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan