Jawaban:

Setelah amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kehilangan kekuasaan sebagai berikut:

1. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden

2. Kekuasaan untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden

3. Kekuasaan untuk memutuskan kebijakan pembangunan nasional

4. Kekuasaan untuk memutuskan anggaran negara

5. Kekuasaan untuk memutuskan kebijakan pertahanan negara

Penjelasan:

Sebelum amandemen, MPR memiliki peran sentral dalam sistem politik Indonesia, dengan kekuasaan yang sangat luas termasuk mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, serta memutuskan kebijakan pembangunan nasional dan anggaran negara. Namun, setelah amandemen, kewenangan tersebut dialihkan ke lembaga negara lainnya, seperti Presiden dan DPR. MPR sekarang berfungsi terutama sebagai forum untuk pembahasan masalah nasional dan perumusan rekomendasi kepada pemerintah.