Setelah amandemen, struktur Pasal atau batang Tubuh UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 1: Kemerdekaan Indonesia ialah kemerdekaan yang merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Pasal 2: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3: Negara Indonesia adalah negara yang bersifat demokratis dengan sistem pemerintahan presidensial.

Pasal 4: Kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara yang bersifat demokratis.

Pasal 5: Hal-hal yang mengatur tentang kekuasaan negara adalah UUD, UU, dan peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 6: Pendidikan adalah hak asasi setiap orang dan menjadi kewajiban negara untuk memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh rakyatnya.

Pasal 7: Pembagian kekuasaan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang mengatur dan menetapkan hukum. b. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang menjatuhkan putusan atas suatu perkara. c. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan hukum.

Pasal 8: Kekuasaan yudikatif dijabat oleh Mahkamah Agung.

Pasal 9: Kekuasaan eksekutif dijabat oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10: Kekuasaan legislatif dijabat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 11: Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD tidak sah.

Pasal 12: Seluruh warga negara Indonesia adalah sama di depan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.

Pasal 13: Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.

Pasal 14: Seluruh warga negara Indonesia berkewajiban mempergunakan hak-haknya dengan bertanggung jawab kepada negara dan sesama warga negara.

Pasal 15: Seluruh warga negara Indonesia berkewajiban mempergunakan hak-haknya dengan bertanggung jawab kepada negara dan sesama warga negara.