Sebelum amandemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).

Setelah amandemen UUD 1945, beberapa perubahan terjadi pada lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 meliputi: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), dan Mahkamah Konstitusi. DPD menjadi lembaga baru yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945.

Masing-masing lembaga memiliki peran dan tugas tertentu dalam pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.