1. Sekolah Dasar
  2. Sekolah Menengah Pertama
  3. Sekolah Menengah Atas
  4. Mata Pelajaran
  5. Programming

1. UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar yang harus

Berikut ini adalah pertanyaan dari aurakhansadinara pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

1. UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar yang harus dipatuhi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam segala bidang. Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan tersebut apakah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945? Bagaimana partisipasi dalam upaya memberantas korupsi ?​
1. UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar yang harus dipatuhi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam segala bidang. Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan tersebut apakah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945? Bagaimana partisipasi dalam upaya memberantas korupsi ?​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Penjelasan:

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh fauziikmal04 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Mon, 13 Feb 23
<< Previous Post
Next Post >>