Pada masa orde baru, presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dampak dari kondisi tersebut adalah pelaksanaan pemerintahan bersifat sistematis. Hal ini disebabkan karena presiden memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan yang dianggap terbaik untuk negara tanpa banyak kendala dari pihak lain.

Namun, hal ini juga menyebabkan terjadi kesenjangan kekuasaan yang besar antara pemerintah pusat dan daerah, yang dapat memicu terjadinya pemberontakan di daerah luar Jawa. Meskipun stabilitas nasional tercipta secara umum, namun kekuasaan yang terpusat pada presiden juga menimbulkan ketergantungan pada satu pihak, sehingga kekuasaan tidak sepenuhnya berada di tangan rakyat.