Jawaban:

Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku.

- Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

- Peraturan pemerintah.

- Peraturan presiden.

- Peraturan daerah provinsi: Termasuk di dalamnya Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan daerah khusus atau perdasus, serta peraturan daerah provinsi atau perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

- Peraturan daerah kabupaten atau kota.

Penjelasan:

semoga membantu ya, mohon dikoreksi jika ada yang salah :D