Jawaban:

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tahapan penyusunan peraturan presiden:

1. Perumusan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) oleh instansi terkait Langkah pertama dalam penyusunan peraturan presiden adalah perumusan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) oleh instansi terkait. RPP ini dapat berasal dari inisiatif pemerintah atau dari usulan masyarakat.

2. Penyusunan Nota Penjelasan RPP Setelah RPP disusun, dilakukan penyusunan Nota Penjelasan RPP yang memuat penjelasan dan alasan-alasan mengapa RPP tersebut perlu diatur.

3. Konsultasi publik Selanjutnya, dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap RPP tersebut. Konsultasi publik ini dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.

4. Penyusunan Naskah Akhir RPP Setelah mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari konsultasi publik, penyusunan naskah akhir RPP dilakukan oleh instansi terkait.

5. Penyusunan Surat Presiden Setelah naskah akhir RPP disusun, instansi terkait menyusun Surat Presiden yang berisi permohonan persetujuan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan presiden tersebut.

6. Persetujuan Presiden Setelah menerima Surat Presiden, Presiden menetapkan atau menolak RPP tersebut dalam bentuk peraturan presiden.

7. Pengumuman Setelah ditetapkan, peraturan presiden harus diumumkan dalam Berita Negara dan/atau media massa yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Itulah tahapan penyusunan peraturan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.