Jawaban:

Sistem pemerintahan yang dijalankan dengan memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Penjelasan:

Awalnya Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957. Lalu, muncul usulan tertulis dari Jenderal A.H. Nasution untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Setelah Presiden Soekarno menyetujuinya, maka keluar keputusan pelaksanaan demokrasi terpimpin pada 19 Februari yang disampaikan di hadapan DPR pada 2 Maret 1959. Untuk memutuskannya, dilakukan pemungutan suara. Tapi, fraksi dewan konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali dilakukan pembubaran konstituante. Karena kondisi tersebut memunculkan banyak konflik politik dan pemberontakan daerah, maka A.H Nasutuion mengeluarkan PEPERPU/040/1959 tentang larangan adanya kegiatan politik. Akhirnya Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Djuanda, Dewan DRP Sartono, anggota dewan nasional, dan Ketua MA untuk menyepakati berlakunya UUD 1945 tanpa persetujuan negara pada 3 Juli 1959. Sehingga, munculah persetujuan dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu:

1. Pembubaran konstituante.

2. UUDS 1950 tidak berlaku dan diberlakukannya UUD 1945.

3. Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

Munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakibatkan berakhirnya tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlemen sehingga demokrasi parlementer berakhir. Dengan begitu, munculah sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.