Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. UU HAM menetapkan bahwa pengadilan hak asasi manusia bertugas menangani tuntutan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk aparat negara.

Selain itu, UU HAM juga menetapkan bahwa pengadilan hak asasi manusia harus independen dan merdeka dalam menjalankan tugasnya, serta tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan lain.

Selain UU HAM, terdapat juga beberapa peraturan lain yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia, seperti Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengadilan Hak Asasi Manusia.