1. Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam situasi darurat untuk mengganti undang-undang yang telah ada. PERPU yang telah di setujui dan di sahkan oleh Presiden memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang.

3. Perbedaan antara konstitusi dan undang-undang adalah konstitusi merupakan dokumen hukum dasar yang mengatur tata cara pembentukan dan pembatalan undang-undang serta mengatur hak dan kewajiban warga negara dan lembaga negara, sedangkan undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut konstitusi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

4. Tahap hearing adalah tahap dalam pengesahan suatu undang-undang di mana DPR atau lembaga yang berwenang menerima dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak terkait dengan rancangan undang-undang yang akan disahkan. Pendapat yang diberikan oleh berbagai pihak ini kemudian akan dipertimbangkan oleh DPR atau lembaga yang berwenang dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang tersebut.

5. Undang-undang harus di republikasikan agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Republikasi undang-undang juga mempermudah akses bagi masyarakat untuk mempelajari isi dari undang-undang tersebut. Selain itu, republikasi undang-undang juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut dapat diakses oleh semua warga negara dengan mudah.