Penjelasan:

Demokrasi di Indonesia telah mengalami sejarah panjang sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan sistem presidensiil yang kemudian diubah menjadi demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno. Pada era Orde Baru, Indonesia mengalami kurangnya kebebasan politik dan dibatasi dalam proses pemilihan umum. Namun, setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia beralih ke demokrasi multi-partai dengan sistem presidensiil yang lebih terbuka dan inklusif.

Pada sistem demokrasi saat ini, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan rahasia, terbuka bagi partai politik dan calon independen, dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Indonesia juga mengakui hak untuk kebebasan berserikat, berpendapat, dan berekspresi dalam bentuk yang sah dan konstitusional.

Namun, demokrasi di Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa tantangan, termasuk korupsi, ketimpangan sosial, dan polarisasi politik. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pemerataan kekayaan dan pembangunan. Selain itu, polarisasi politik dan retorika yang dibuat oleh elit politik seringkali memecah belah masyarakat, yang dapat mengancam kestabilan demokrasi.

Namun, meskipun menghadapi tantangan ini, Indonesia terus berjuang untuk memperkuat demokrasi dan menjaga kebebasan politik. Upaya-upaya ini mencakup reformasi politik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, aliran demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa.