Jawaban:

Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum konstitusi Indonesia, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) mengandung empat prinsip pokok, yaitu:

1. Konstitusionalisme, yaitu prinsip bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menjadi landasan bagi negara dalam menjalankan tugasnya.

2. Supremasi Konstitusi, yaitu prinsip bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. Tidak ada kekuatan atau pihak manapun yang dapat mengesampingkan atau mengabaikan konstitusi.

3. Kekuasaan yang Terbatas, yaitu prinsip bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diatur secara jelas dalam konstitusi. Kekuasaan harus dijalankan dengan proporsional dan seimbang, serta tidak boleh menyalahi hak asasi manusia.

4. Checks and Balances (pengawasan dan keseimbangan kekuasaan), yaitu prinsip bahwa kekuasaan negara harus dibagi secara proporsional dan diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga negara yang independen. Setiap kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat.

Keempat prinsip ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan dapat menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik dan benar bagi rakyat.