Penyimpangan atau penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dapat terjadi dalam demokrasi terpimpin. Salah satu contohnya adalah jika pemerintah atau pemimpin politik tidak memegang prinsip-prinsip demokrasi dan tidak menghormati hak asasi manusia. Hal ini dapat terjadi jika pemimpin membatasi kebebasan berpendapat, menghalangi kebebasan pers, atau membatasi kebebasan berorganisasi. Penyimpangan juga dapat terjadi jika pemimpin tidak bertindak adil dan tidak memberikan pelayanan yang sesuai kepada semua warga negara, atau jika pemimpin tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pemerintahannya.