Penjelasan:

Hukum tertinggi ini biasanya berisi tentang hak-hak asasi manusia, struktur negara, wewenang dan pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata kelola negara. Hukum-hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan atau hukum adat biasanya dibuat dan diatur sesuai dengan kerangka hukum tertinggi tersebut. Artinya, hukum-hukum lainnya harus selaras dengan hukum tertinggi dan tidak bertentangan dengan isi dari hukum tertinggi tersebut.