Jawaban:

Yurisdiksi

Indonesia

Penyusunan

1 Juni – 18 Agustus 1945

Penyampaian

18 Agustus 1945

Tanggal berlaku

18 Agustus 1945

Sistem

Kesatuan republik

Struktur pemerintahan

Cabang

3

Kepala negara

Presiden

Lembaga legislatif

Bikameral (MPR, terdiri dari DPR dan DPD)

Lembaga eksekutif

Presiden, dibantu oleh menteri kabinet

Lembaga kehakiman

MA, MK, dan KY

Lembaga lain

BPK

Federalisme

Kesatuan

Kolese elektoral

Tidak ada

Pembatasan amendemen

1

Sejarah

Pembentukan badan legislatif

29 Agustus 1945 (KNIP)

15 Februari 1950 (DPR)

Pembentukan badan eksekutif

18 Agustus 1945

Pembentukan badan peradilan

18 Agustus 1945

Amendemen

4

Amendemen terakhir

11 Agustus 2002

Referensi

UUD 1945 Asli (PDF)

UUD 1945 Satu Naskah (PDF)

Lokasi dokumen

Arsip Nasional, Jakarta

Penetap

PPKI

Perumus

BPUPK

Jenis media

Dokumen teks tercetak

Naskah lengkap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource

Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.

UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.[1]

Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.