Dalam melakukan penafsiran hukum dalam perkara, terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan oleh ahli hukum/hakim. Batasan ini penting untuk memastikan bahwa penafsiran hukum dilakukan secara objektif dan konsisten.

Pertama, batasan konstitusional adalah bahwa penafsiran hukum harus selaras dengan konstitusi negara. Hakim harus memastikan bahwa penafsiran hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan perlindungan yang adil.

Kedua, batasan teks hukum menuntut bahwa penafsiran harus didasarkan pada teks yang jelas dan tegas. Hakim harus mematuhi ketentuan hukum yang ada dan tidak boleh menambah atau mengurangi makna yang terkandung dalam teks hukum tersebut.

Ketiga, batasan historis mengharuskan ahli hukum/hakim mempertimbangkan niat awal pembuat undang-undang atau sejarah pembentukan suatu ketentuan hukum. Melalui analisis sejarah, hakim dapat memahami konteks di balik ketentuan tersebut dan menghindari penafsiran yang keliru atau dilakukan secara sembarangan.

Keempat, batasan prinsip hukum memerlukan konsistensi dalam penafsiran hukum. Ahli hukum/hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diterima, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.

Kelima, batasan sosiologis mengharuskan penafsiran hukum mempertimbangkan realitas sosial dan perubahan dalam masyarakat. Ahli hukum/hakim harus memahami implikasi sosial dan efek jangka panjang dari penafsiran yang mereka lakukan.

Dengan memperhatikan batasan-batasan ini, ahli hukum/hakim dapat memastikan bahwa penafsiran hukum dalam perkara dilakukan secara akurat, konsisten, dan adil. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.