Materi apa saja dalam UU Nomer 19 Tahun 2019 yang dapat dianggap melemahkan KPK.

Dalam UU Nomer 19 Tahun 2019 terdapat beberapa materi yang dapat dianggap melemahkan KPK, yaitu:

- Pasal 3A ayat (2) menyatakan bahwa anggota KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dikenai sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya;

- Pasal 3B menyatakan bahwa KPK hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan jabatan tertentu;

- Pasal 12A ayat (5) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian jabatan sebagai anggota KPK;

- Pasal 12B ayat (2) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan penunjukan jabatan sebagai ketua dan wakil ketua KPK;

- Pasal 12C menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan pemberhentian jabatan sebagai ketua dan wakil ketua KPK;

- Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan penunjukan jabatan sebagai anggota KPK;

- Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan pemberhentian jabatan sebagai anggota KPK;

- Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa anggota KPK yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, atau melakukan tindak pidana lain yang berhubungan dengan jabatannya, dapat diberhentikan dari jabatannya;

- Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan penunjukan jabatan sebagai anggota KPK;

- Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan pemberhentian jabatan sebagai anggota KPK;

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa anggota KPK yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, atau melakukan tindak pidana lain yang berhubungan dengan jabatannya, dapat diberhentikan dari jabatannya;

- Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa anggota KPK yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, atau melakukan tindak pidana lain yang berhubungan dengan jabatannya, dapat diberhentikan dari jabatannya;

- Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan penunjukan jabatan sebagai ketua dan wakil ketua KPK;

- Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa KPK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan pemberhentian jabatan sebagai ketua dan wakil ketua KPK.