Jika terjadi konflik di suatu kampus, maka pemegang kebijakan harus segera mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pertama, pemegang kebijakan harus mengumpulkan informasi dan fakta yang akurat mengenai konflik tersebut, untuk mengetahui penyebab dan latar belakang konflik. Kemudian, pemegang kebijakan harus mendengarkan pendapat dan keluhan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik, untuk memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing pihak.

Setelah itu, pemegang kebijakan harus mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Solusi tersebut harus mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, serta mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika solusi tersebut diterapkan. Selain itu, pemegang kebijakan juga harus memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh pemegang kebijakan harus disampaikan secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik, serta diikuti dengan tindakan nyata untuk menerapkan solusi yang dipilih. Pemegang kebijakan juga harus memonitor perkembangan konflik secara berkala, untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat diterapkan dengan efektif dan membantu menyelesaikan konflik secara tuntas. Jika diperlukan, pemegang kebijakan juga dapat mengajukan solusi alternatif atau meminta bantuan dari pihak lain, seperti mediator atau lembaga terkait, untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, pemegang kebijakan dapat mengelola konflik di kampus secara efektif dan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat.