1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 2. Memilih Ir.

Berikut ini adalah pertanyaan dari rn517263 pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 2. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. M. Hata sebagai presiden dan wapres 3. Untuk sementara pekerjaan presiden dibantu oleh wapres dan para menteri 4. Menetapkan pembentukan provinsi menjadi delapan provinsi 5. Untuk sementara pekerjaan presiden dibantu oleh KNIP Berdasarkan pernyataan di atas hasil keputusan sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus ditunjukkan pada pernyataan nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 2, 4, dan 5 D. 1, 2, dan 5jawab yah​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan banyak keputusan ketika awal kemerdekaan. Pada 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan yaitu A. 1, 2, dan 3.

Pembahasan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945, kadang disingkat UUD `45, UUD RI 1945 atau UUD NRI 1945) adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sumber hukum tertinggi. UUD 1945 mengejawantahkan negara (ideologi) utama negara Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945.

Perumusan UUD 1945 dimulai dengan pembentukan provinsi Pancasila pada rapat pertama BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Penyusunan UUD sendiri sebenarnya dimulai pada tanggal 10 Juli 1945, saat sidang kedua BPUPK untuk merancang UUD dimulai. UUD 1945 secara resmi ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai UUD Provinsi Indonesia. Pelaksanaannya terhenti selama sembilan tahun dengan berlakunya UUD RIS dan UUD 1950. UUD 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara melalui Perintah Eksekutif Presiden Sukarno tanggal 5 Juli 1959. UUD 1945 diberlakukan kembali pada 1999. 2002 perubahan ( tambahan) setelah empat periode waktu.

Karena UUD 1945 memiliki kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan provinsi Indonesia, maka semua lembaga provinsi di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945, dan pemerintahan provinsi harus tunduk pada ketentuan UUD 1945. Harus. Tidak perlu melanggar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, dan Mahkamah Agung mengatur ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. [1]

Kekuasaan untuk mengubah UUD 1945 berada di tangan Dewan Rakyat, seperti yang terjadi empat kali. Perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang penerapan sila pancasila yomemimo.com/tugas/627897

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh mhamadnoval1 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Mon, 26 Dec 22