Jawaban:

Dasar hukum perbankan di Indonesia saat ini sudah cukup baik dan sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan iptek. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diperbarui untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Umum merupakan dasar hukum utama bagi perbankan di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut memuat aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan perbankan dan memberikan landasan hukum bagi bank-bank di Indonesia.

Sebagai contoh, perkembangan teknologi dan internet membawa dampak besar bagi perbankan. Terdapat peraturan baru yang harus diterapkan, seperti peraturan yang mengatur keamanan dan privasi data nasabah, serta peraturan yang mengatur transaksi perbankan melalui jaringan elektronik. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah memberikan regulasi yang memadai untuk mengatur transaksi perbankan elektronik dan memastikan keamanan dan privasi data nasabah.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diperbarui. Beberapa regulasi dan peraturan perbankan masih kurang memadai dan tidak memenuhi tuntutan zaman dan kemajuan iptek. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus terus berupaya memperbaiki dan memperbarui dasar hukum perbankan untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman dan iptek.

Secara umum, dasar hukum perbankan di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan iptek, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diterapkan dengan lebih baik untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi bank dan nasabah.