Jawaban:

Landasan hukum bagi MPR RI untuk melakukan perubahan UUD adalah Pasal 22A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Untuk kepentingan pembangunan nasional, MPR dapat mengusulkan perubahan atau penambahan UUD". Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan UUD untuk memperbaiki dan menyesuaikan UUD dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, perubahan UUD harus disetujui oleh sebagian besar anggota MPR dan harus disahkan oleh Presiden, sebelum dapat diberlakukan sebagai bagian dari UUD Negara RI.